Pemerintah saat ini sedang memutakhirkan Peraturan Presiden 05/2006
tentang Kebijakan Energi Nasional. Pembahasan rancangan dan rumusannya
tengah dilakukan Dewan Energi Nasional.
Pemanfaatan tenaga nuklir sebagai sumber pembangkit listrik (PLTN)
merupakan salah satu program yang menjadi pembahasan dalam pemutakhiran
KEN tersebut.

"Perkembangan PLTN di dunia, termasuk kejadian di
Jepang, menjadi pelajaran penting untuk Indonesia. Program PLTN dibiayai
dana publik, maka kita harus menempatkan kepentingan publik pada
prioritas tinggi," kata Mukhtasor, anggota DEN dari Unsur Pemangku
Kepentingan/Pakar Lingkungan Hidup seperti dilansir situs Kementerian
ESDM di Jakarta, Kamis 31 Maret 2011.

Mukhtasor menambahkan,
penyiapan infrastruktur PLTN, mulai dari penyiapan sumber daya manusia,
penelitian dan pengembangan, penyiapan kelembagaan sampai dengan studi
kelayakan dibiayai pemerintah dengan dana publik dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Padahal, pembangunan dan
pengoperasian PLTN secara komersial menurut UU Ketenaganukliran
dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara, koperasi dan atau badan swasta.

Jadi
untuk lebih pro publik, menurut Guru Besar Institut Teknologi Surabaya
ini, ada tiga hal penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu aspek
keselamatan dan lingkungan, aspek partisipasi publik, dan aspek subsidi
oleh publik.
"Sesungguhnya publik telah memberi subsidi yang besar terhadap
program PLTN. Sangat penting bahwa program PLTN perlu melibatkan
partisipasi publik yang lebih besar, terutama dalam aspek keselamatan
dan penilaian kelayakan teknologi dan lokasi PLTN," kata Mukhtasor.

Menurut pria yang kini tercatat sebagai Executive Director Indonesian Center for Energy and Environmental Studies,
partisipasi publik tersebut diperlukan terutama dalam studi kelayakan
pembangunan PLTN dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan.
"Pemerintah, dalam hal ini Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu
melibatkan lebih banyak ahli-ahli yang representatif dan obyektif di
bidang sosial, keselamatan, bencana, dan lingkungan hidup," ujarnya.

Jadi,
kata Mukhtasor, jangan sampai terulang lagi kejadian Jepang, di mana
keakuratan dan keterbukaan informasi nuklir masih menjadi persoalan
antara pemerintah dan operator PLTN.
Layak ataupun tidak pembangunan PLTN di Indonesia nantinya,
tambahnya, kita semua harus berbesar hati. Tidak boleh ada yang
ditutup-tutupi. Jangan ada kepentingan lain yang tidak relevan, termasuk
kepentingan yang lebih berpihak pada keuntungan bisnis daripada publik.

Di
sisi lain, standar kelayakan PLTN juga perlu ditingkatkan dengan
memperhatikan keandalan teknologi PLTN dan kerawanan bencana di
Indonesia.
Ketentuan perizinan reaktor diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor
43/2006. Berdasarkan aturan tersebut (pasal 4), reaktor nuklir komersial
yang telah beroperasi tiga tahun secara selamat dengan faktor kapasitas
merata minimal 75 persen digolongkan sebagai teknologi yang teruji.
Untuk itu, dapat diberikan izin dibangun di Indonesia.

"Kecelakaan PLTN Jepang terjadi justru pada akhir umur desainnya. Bandingkan dengan kasus energi terbarukan," kata dia.
Dunia internasional saat ini telah berpengalaman mengoperasikan
dengan sukses pembangkit listrik arus laut lebih dari tiga tahun, dengan
potensi bahaya minimal dan harga yang lebih murah daripada pembangkit
berbahan bakar minyak.
"Itu saja masih tidak mudah masuk dan diterima di Indonesia. Ukuran
teknologi teruji dalam pembangunan PLTN harus memberi jaminan
keselamatan jauh lebih tinggi," ujar Mukhtasor.
Dalam hal biaya
PLTN, Mukhtasor melanjutkan, ada beban biaya tersembunyi yang harus
ditanggung publik. Di samping dana APBN untuk penyiapan infrastruktur
dan studi kelayakan PLTN, ada konsekuensi biaya yang tidak tampak namun
ditanggung publik.

Menurut Undang-undang Ketenaganukliran,
pengusaha instalasi nuklir tidak bertanggung jawab terhadap kerugian
nuklir yang disebabkan kecelakaan nuklir yang terjadi karena bencana
alam dengan tingkat luar biasa yang melampaui rancangan persayaratan
keselamatan yang telah ditetapkan Badan Pengawas Tenaga Nuklir.

"Jadi,
seumpama kasus Jepang ini terjadi di Indonesia, menurut hemat saya,
kerugian kecelakaan nuklir ini akan ditanggung dana publik. Ini tentu
kurang mencerminkan istilah harga energi berdasarkan prinsip keenomian
berkeadilan yang diatur dalam Undang-undang Energi," ujar Mukhtasor.
(umi)
ini ada beberapa komentar yang ada di artikel tsb.
Komentar

Spoiler:

Sumber: VivaNews